Hak Pekerja Yang Mengundurkan Diri

A. Latar Belakang

Pada saat ini masa kerja adalah sesuatu yang sangat penting, dari masa kerja yang dimiliki seorang pekerja dapat dilihat segala kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang dimiliki seorang pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Masa kerja dalam hal ini juga menjadi bekal seorang pekerja yang ingin menambah derajat hidupnya serta menjadi seperti sebuah pegangan bagi seorang pekerja dalam menuntut hak-haknya, namun pada saat ini banyak terjadi kerancuan yang dialami oleh pekerja dengan doktrin apabila masa kerja yang dimilikinya sudah lama maka hak-haknya ketika mengajukan pengunduran diri juga setara.

Penulis sering mengalami hal ini ketika menjadi praktisi Hubungan Indutrial, dimana banyak pekerja yang mengharapkan mendapatkan hak-hak yang setara sesuai dengan masa kerja apabila mereka mengundurkan diri. Permasalahan seperti berikut ini yang perlu dimengerti, kemudian dipahami, dan semoga dapat diluruskan kembali.

B. Landasan Yuridis

Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai permasalahan ini, marilah bersama kita ulas dulu secara yuridis faktor-faktor apa saja yang ada di dalam proses Pekerja yang mengundurkan diri:

 

B.1. Pekerja

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 13/2003 yang dimaksud dengan pekerja/buruh  adalah:

“Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Dalam hal ini unsur yang harus dipenuhi bahwa seseorang dianggap sebagai pekerja adalah harus adanya unsur menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, tanpa adanya unsur tersebut diatas maka seseorang tidak dapat diklasifikasikan sebagai pekerja/buruh.

B.2. Hubungan Kerja

Hubungan Kerja dalam hal ini adalah sebuah pengakuan yuridis terhadap kedudukan pekerja dalam sebuah perusahaan sesuai dengan Pasal 1 angka 15 UU No. 13/2003 :

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”

Pada Pasal tersebut diatas dapat dicermati bahwa pengakuan hubungan kerja harus memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Unsur-unsur tersebut bersifat komulatif yang artinya harus dipenuhi semuanya dan hal ini berbeda dengan dengan unsur alternatif dimana bisa dipilih salah satu saja.

Hubungan kerja tersebut dituliskan dalam sebuah Perjanjian Kerja sesuai dengan Pasal 1 angka 14 UU No. 13/2003, dimana dalam Perjanjian Kerja tersebut Pengusaha/Pemberi Kerja dan Pekerja menuliskan syarat-syarat kerja, hak serta kewajiban yang harus dipatuhi oleh Pengusaha dan Pekerja. Perjanjian Kerja mutlak harus dibuat antara Pengusaha dan Pekerja karena sesuai dengan Pasal 50 UU No. 13/2003 sebuah Hubungan Kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja

B.2.1. Perjanjian Kerja

Perjanjian Kerja dalam hal ini telah dijelaskan dalam bab sebelumnya yaitu sebuah Perjanjian yang dibuat oleh Pengusaha dan Pekerja yang berisi syarat-syarat kerja, hak, serta kewajiban para pihak dimana dalam hal ini adalah Pihak Pengusaha dan Pihak Pekerja. Pengaturan mengenai Perjanjian kerja ini ada pada Bab IX tentang Hubungan Kerja yang dimulai dari Pasal 50 sampai Pasal 66 UU No. 13/2003.

Perjanjian Kerja dalam hal ini selain harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang telah dituliskan dalam UU No. 13/2003 juga harus memenuhi unsur          Ps. 1320 BW, yaitu:

  1. Kesepakatan para pihak;
  2. Kecakapan para pihak;
  3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
  4. Perjanjian tidak melanggar peraturan yang berlaku

Konsekuensi yuridis dari unsur-unsur tersebut adalah perjanjian dapat dibatalkan untuk pelanggaran angka 1 dan angka 2 serta perjanjian batal demi hukum apabila melanggar unsur angka 3 dan angka 4.

Perjanjian Kerja dalam hal ini bisa dibagi menjadi 2 (dua) bagian sebagai berikut:

B.2.1.1 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Hubungan Kerja ini hanya sementara/Waktu Tertentu sehingga ada batasan-batasan bahwa seseorang tersebut bisa dipekerjakan, sesuai dengan isi Perjanjian Kerja yang telah disepakati oleh Pengusaha dan Pekerja. Ketentuan mengenai PKWT ini dapat dicermati pada Ps. 56 sampai Ps. 60 UU No. 13/2003

B.2.1.2 Perjanjian Kerja Waktu Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

Hubungan kerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu artinya hubungan kerja yang terjadi antara Pengusaha dan Pekerja tanpa dibatasi waktu atau kondisi-kondisi tertentu sebagaimana yang diatur dalam PKWT, sehingga pemutusan hubungan kerja dengan status ini tidak serta merta dilakukan menurut batasan-batasan waktu atau kondisi-kondisi tertentu.

B.2.2 Berakhirnya Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja baik untuk Waktu Tertentu/WT atau Waktu Tidak Tertentu/WTT dapat berakhir sesuai dengan Ps. 61 ayat 1 UU No. 13/2003 :

(1) Perjanjian kerja berakhir apabila :

a. pekerja meninggal dunia;

b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian

perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

atau

d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja,

peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan

berakhirnya hubungan kerja.

Hubungan kerja juga dapat berakhir tanpa perlu adanya penetapan PPHI seperti yang telah tertulis dalam Ps. 162 (4) UU No. 13/2003 apabila pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri.

C. Rumusan Masalah

Apakah pekerja yang mengundurkan diri memiliki hak untuk mendapatkan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak ?

D. Kesimpulan

Pengaturan mengenai pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri telah diatur berdasarkan Pasal 162 UU No. 13/2003 dimana dalam salah satu ayatnya, yaitu ayat 1 telah menunjuk Ps 156 (4) UU No. 13/2003 sebagai salah satu hak yang diterima oleh pekerja yang mengundurkan diri yaitu mendapatkan penggantian perumahan serta pengobatan yang ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/ uang penghargaan masa kerja yang memenuhi syarat. Penggunaan pasal tersebut bagi pekerja yang mengundurkan diri perlu dicermati, terutama pada kata-kata memenuhi syarat yang artinya bahwa uang pesangon dan/ uang penghargaan masa kerja timbul apabila telah memenuhi syarat yaitu adanya PHK yang telah mendapatkan penetapan dari Lembaga PPHI sesuai dengan Ps. 151 (3) jo. Ps. 156 (1) UU No. 13/2003, sedangkan bagi pekerja yang mengundurkan diri tidak diperlukan adanya penetapan Lembaga PPHI sebagaimana yang telah diatur dalam Ps. 162 (4) UU No. 13/2003.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka pekerja yang mengundurkan diri tidak mendapatkan penggantian perumahan dan pengobatan karena mereka tidak berhak mendapatkan pesangon, sehingga meskipun ada kata-kata dalam UU yang mendalilkan bahwa pekerja yang mengundurkan diri mendapatkan 15% dari uang pesangon dan/ uang pengharagaan masa kerja, hal itu tidak berarti apapun karena apabila tidak ada hak untuk mendapatkan uang pesangon dan/uang penghargaan masa kerja, maka tidak ada sama sekali yang bisa dikalikan dari 15%, sehingga pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja setempat selalu merekomendasikan adanya uang pisah bagi pekerja yang mengundurkan diri yang besarannya ditetapkan bersama antara pengusaha dan pekerja.

Persyaratan mengenai timbulnya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan/ uang penghargaan tidak hanyadiperhatikan  dari aspek putusan/penetapan Lembaga PPHI, namun juga perlu diperhatikan juga dari masa kerja pekerja itu sendiri karena uang pesangon timbul meskipun pekerja hanya bekerja selama kurang lebih 1 tahun, sedangkan uang penghargaan masa kerja timbul setelah pekerja minimal bekerja selama 3 tahun sesuai dengan UU No. 13/2003

About these ads

One thought on “Hak Pekerja Yang Mengundurkan Diri

  1. Nama saya asep sambas, sekarang saya masih bekerja di salah satu perusahaan media cetak di Jakarta sebagai penata letak (layout) selama 6 Tahun sampai saat ini, dan sedang melanjutkan pendidikan Foto Jurnalistik di kantor berita Antara. Saya berkeinginan mengundurkan diri permasalahannya adalah sudah lama menahan diri dengan sitem kepemimpinan kepala bagian saya yang latar belakangnya IT bukan Seni rupa, design graphis serta tidak punya jiwa seni dan membuat keputusan bahkan tidak adilya membuat keputusan sepihak terhadap saya. Jadi pertanyaan saya adalah bila seseorang mengundurkan diri dengan kasus seperti ini, tidak akan mendapatkan penggantian apapun dari perusahaan tempat saya bekerja, dan bagaimana menyingkapi perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan seseorang untuk memimpin dengan latar belakang yang berbeda, serta tidak menguasai jabatan itu? Apakah ada keadilan yang membuat saya tidak merasa dirugikan dengan keadan seperti ini? Dengan kecewa erhadap seorang kepala bagian yang menyelesaikan masalah dengan menantang berkelahi?

    Terima Kasih

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s